Politik dan Hukum di Indonesia

Tugas Ke – 9

Kapita Selekta, 7 November 2013

Pembicara : Mr. Tri Agung Kristanto

Judul : Politik dan Hukum di Indonesia

Kelas kapita selekta yang berlangsung pada minggu pertama bulan November, tepatnya tanggal 7 November 2013 tidaklah berlangsung seperti biasanya di mana kelas kami ternyata di gabung dengan anak kelas kapita selekta yang pagi sehingga suasana kelas menjadi lebih meriah dan seru. Terlebih dengan munculnya bapak Tri Agung Kristanto (selaku wartawan kompas yang pernah menggeluti rubrik politik) di kelas kami saat itu untuk  menjelaskan beberapa hal seputar informasi mengenai dunia politik khususnya di negara Indonesia seakan mampu menambah wawasan dan pengetahuan kami akan dunia politik.

Sebelum membahas berbagai hal lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi poltik agar dapat menjadi acuan bagi kita untuk lebih mengerti tentang hal ini. Begitu banyak definisi yang telah dikemukakan oleh pakarnya, namun menurut beliau definisi politik itu sebenarnya mengandung arti tentang kekuasaan dimana dapat disimpulkan bahwa, Politik kaitannya sangat erat dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau distribusi. Politik diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat dan tujuan yang terbaik. Usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik ini menyangkut bermacam macam kegiatan yang diantaranya terdiri dari proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Pemikiran mengenai politik di dunia barat banyak dipengaruhi oleh Filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles. yang seharusnya dipakai demi kesejahteraan rakyat.

Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan dalam masalah ini adalah apakah politik sudah digunakan demi kesejahteraan rakyat khususnya di negara Indonesia?

Melihat berbagai pertimbangan mengenai dunia politik yang telah menjadi sorotan dan bahan pemberitaan oleh media massa, sepertinya politik di Indonesia belum melakukan hal tersebut demi kesejahteran rakyat. Sebut saja salah satu contoh kasus yang menjadi bukti nyata dari anggapan tersebut ialah mengenai kasus korupsi. Di mana kian lama kian berkembang dan sulit untuk ditangani oleh negara Indonesia walaupun sudah ada berbagai upaya pemerintah untuk menangani kasus ini seperti dibentuknya lembaga KPK namun, kasus ini terus menjadi topik pemberitaan yang tak kunjung habis oleh media massa.

Kasus korupsi biasanya melanda hampir sebagian besar orang yang memiliki kekuasaan entah itu dilihat dari jabatan atau melimpahnya harta kekayaan mereka, yang jelas mereka adalah orang yang telah menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi sehingga hal tersebut seringkali merugikan orang-orang kecil. Bahkan kini, masyarakat sudah bosan akan pemberitaan tersebut. Lembaga pemerintahan seperti DPR, Polisi, Partai politik menjadi 3 lembaga yang sering terdengar jika membicarakan kasus korupsi di Indonesia. Pada bulan April 2014, masyarakat Indonesia akan mengikuti pemilihan legislatif yaitu pemilihan DPR, DPD dan DPRD Provinsi. lalu akan dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tanggal 9 Juli 2014.

Kelompok kami Sependapat dengan bapak  Tri Agung Kristanto yaitu, 'Stigma' korup di tubuh partai menjadikan dilema dalam pemilihan umum 2014 mendatang. Belum lama terjadi kasus tertangkap tangannya M Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi dalam kasus suap Pilkada Bupati Lebak melibatkan sejumlah nama seperti Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) yang merupakan adik Gubernur Banten dan Ratu Atut Choisyah. Selain Gubernur Banten, Ratu Atut adalah tokoh perempuan Partai Golkar. Masih dalam kaitan kasus ini, Partai Golkar juga distigmakan sebagai partai korup, karena Chairun Nisa, tokoh wanita Patai Golkar Kalimantan Tengah ini adalah juga anggota DPR Partai Golkar. Chairun Nisa diduga ikut terlibat dalam kasus suap sengketa Pilkada Bupati Gunung Mas, Kalteng.

Stigma korup juga dicap kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). KPK menyatakan 15 kader partai ini terlibat dalam kasus korupsi pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) di antaranya Panda Nababan, Dudhi Makmun Murod, Agus Chondro dan Willem Tutuarima. Stigma PDIP sebagai partai korup juga berkembang di daerah-daerah setelah sejumlah kadernya yang menjabat sebagai bupati/walkota hingga gubernur dicokok KPK karena terlibat kasus korupsi.

Kemudian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut mendapat stigma sebagai partai korup dalam kasus impor sapi. Presiden PKS M Lutfhi Hassan ditangkap dan saat ini sedang menjalani sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Bersama M Lutfhi Hassan, juga dijadikan tersangka Fathanah, orang dekat Lufhi Hassan dan sering berhubungan baik dengan politisi PKS.

Stigma tersebut akan berdampak pada partai politik tersebut. Sejumlah survei dan jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei antara lain menggambarkan dampak tersebut. Pemberitaan yang gencar terhadap kasus korupsi yang melanda kader Partai membuat tingkat elektabilitas partai menurun drastis.

Ketika membahas tentang pemilihan umum lebih dalam, terjadilah interaksi diantara beliau dengan para mahasiswa di mana ada seorang mahasiswa yang merasa penasaran dan bertanya "Siapakah sosok calon presiden yang sekiranya akan dipilih oleh beliau pada tahun 2014 nanti ? Dan bagaimana dengan sosok seorang Jokowi?" Namun, beliau hanya menjawab dengan berkata : "Itu rahasia dong! Dan saya sendiri tidak tahu pasti apakah Jokowi bisa menjadi sosok presiden tahun depan. Akan tetapi, saya sangat berharap setiap mahasiswa di kelas ini yang telah memiliki hak memilih untuk tetap melakukan pemilihan presiden tahun depan karena bagaimanapun suara anda akan menjadi hal yang sangat penting dan berharga dalam menentukan sosok presiden tersebut." Begitulah pesan terakhir beliau sebelum menutup kelas kapita selekta itu.



SEKILAS MENGENAI PEMBICARA : TRI AGUNG KRISTANTO

Jurnalis Harian di Kompas, merupakan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada.